PENGADILAN AGAMA BENGKALIS MENGUCAPKAN

......Selamat kepada 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐃𝐫. 𝐇. 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐒𝐲𝐚𝐫𝐢𝐟𝐮𝐝𝐝𝐢𝐧 𝐒𝐇., 𝐌𝐇. 𝐲𝐚𝐧𝐠 telah dilantik sebagai 𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐌𝐚𝐡𝐤𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐀𝐠𝐮𝐧𝐠 𝐑𝐈 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟐𝟎𝟐𝟓.

WAKIL KETUA

Ditulis oleh SLAMET FIRDAUS, S.Akun on 07 September 2021. Posted in Profil Pegawai Pengadilan

Ditulis oleh SLAMET FIRDAUS, S.Akun on 07 September 2021. Dilihat: 1922Posted in Profil Pegawai Pengadilan

Penilaian:

/ 5

BIODATA WAKIL KETUA
		Nama		Ali Muhtarom,S.H.I.,M.H.I.
		NIP		19801130.200704.1.001
		Tempat/ Tanggal Lahir		Kediri / 30 November 1980
		Pangkat/ Golongan		Penata Tk.I (III/d)
		Jabatan		Wakil Ketua/ Hakim Pratama Utama
		TMT Jabatan		07 September 2021
RIWAYAT PENDIDIKAN
1. SD	SDN TIRU LOR I, 1993
2. SLTP	MTSN PARE KEDIRI, 1996
3. SLTA	MADRASAH ALIYAH SALAFIYYAH SYAFIIYAH TEBU IRENG, 1999
4. S-1	INSITUT KEISLAMAN HASYIM ASY’ARI, 2009
5. S-2	UNIVERSITAS DARUL’ULUM, 2010
RIWAYAT PEKERJAAN
1. CPNS/CAKIM			Pengadilan Agama Jombang, 2007
2. PNS/CAKIM			Pengadilan Agama Jombang, 2008
3. Kepala Sub Bagian Umum			Pengadilan Agama Gresik, 2009
4. Jurusita Pengganti			Pengadilan Agama Gresik, 2009
5. Hakim			Pengadilan Agama Tanjung Redep, 2010
6. Hakim			Pengadilan Agama Kota Bumi, 2016
7. Hakim			Pengadilan Agama Krui, 2019
8. Hakim			Pengadilan Agama Mojokerto, 2021
9. Wakil Ketua			Pengadilan Agama Bengkalis, 2021
RIWAYAT PENGHARGAAN
1. Piagam Satya Karya Sewindu					Ketua Mahkamah Agung RI, 2017

LHKPN : *Lihat Dokumen ...*

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan
Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

E-Court MARI
JDIH
E-Learning MARI
Informasi?
LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.