
Berita Pengadilan Agama Bengkalis
- Presentase Koordinator Area 5 Zona Integritas Pengadilan Agama Bengkalis pada Rapat Evaluasi Zona Integritas Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2023 || (29/11/2023)
- Presentase Koordinator Area 4 Zona Integritas Pengadilan Agama Bengkalis pada Rapat Evaluasi Zona Integritas Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2023 || (29/11/2023)
- Presentase Koordinator Area 3 Zona Integritas Pengadilan Agama Bengkalis pada Rapat Evaluasi Zona Integritas Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2023 || (29/11/2023)
- Presentase Koordinator Area 2 Zona Integritas Pengadilan Agama Bengkalis pada Rapat Evaluasi Zona Integritas Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2023 || (29/11/2023)
- Presentase Koordinator Area 1 Zona Integritas Pengadilan Agama Bengkalis pada Rapat Evaluasi Zona Integritas Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2023 || (29/11/2023)
- Ketua ZI Pengadilan Agama Bengkalis Berikan Arahan Pada Rapat Monev ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 || (29/11/2023)
- Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D, S.H.I Pimpin Rapat Evaluasi Zona Integritas dengan Fokus WBK/WBBM || (29/11/2023)
Pengumuman MARI dan Badilag
- Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO) || (23/10/2023)
- Permintaan Data Inventarisasi Masalah Eksekusi pada Peradilan Agama || (18/10/2023)
- Evaluasi Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat || (18/10/2023)
- Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Pengguna Atas Layanan SIPP, E-Court dan SPPT-TI || (11/09/2023)
- Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Secara Daring" || (07/09/2023)
- Survei Integritas dan Keunggulan Peradilan ( Judical Integrity and Court Excellence Survey) || (23/08/2023)
- Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan II Tahun 2023 || (13/08/2023)
- Sinkronisasi APS ke Pusat Data Badilag || (24/07/2023)
Informasi Penerimaan Pegawai Instansi MARI
- HASIL AKHIR PASCA SANGGAH OPTIMALISASI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022 || (13/09/2023)
- HASIL SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021 || (24/12/2021)
- MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021 || (16/11/2021)
- HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN PEMILIHAN LOKASI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021 || (13/11/2021)
- PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021 LOKASI LUAR NEGERI || (19/10/2021)
- E-Court MARI
- JDIH
- E-Learning MARI
- Informasi?
- LPSE
E-Court Mahkamah Agung RI
Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI
Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.
E-Learning Mahkamah Agung RI
E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.
|| Selengkapnya ||
Read MoreBagaimana Cara Mendapatkan Informasi?
Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini.
|| Selengkapnya ||
Read MoreLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI
LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
- Prosedur Layanan Hukum
Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
|| Selengkapnya ||
Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|| Selengkapnya ||
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
|| Selengkapnya ||