Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis.   PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY IT PA Bengkalis

Cetak

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Ditulis oleh SLAMET FIRDAUS, S.Akun. Posted in Layanan Publik

Ditulis oleh SLAMET FIRDAUS, S.Akun. Dilihat: 99Posted in Layanan Publik

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS KELAS II A

 

Pelayanan  publik   merupakan  suatu  tindakan   pemberian   barang   atau   jasa kepada     Pencari    Keadilan  oleh  pemerintah, dalam rangka  tanggung jawabnya  kepada   publik  yang  diberikan   secara  langsung  dan  dirasakan  oleh Pencari  Keadilan.   Pelayanan    publik   harus  diberikan  kepada  Pencari Keadilan karena  adanya   kepentingan    publik   (public   interest).  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah, karena   pemerintahlah  yang  memiliki   tanggung   jawab    untuk memenuhinya.

Dalam   memberikan  pelayanannya,   pemerintah  dituntut  untuk memberikan   sebuah pelayanan prima kepada  publik,    sehingga tercapai  suatu kepuasan. Pelayanan  prima  merupakan suatu  layanan yang   diberikan kepada  publik  yang   mampu  memuaskan pihak  yang dilayani,  hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam   Undang-  Undang Nomor   :   25  Tahun   2009  Tentang  Pelayanan  Publik  dan   Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara   Republik Indonesia Nomor  : 63/KEP/M.PAN/7/2003   tentang    Pedoman   Umum    Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan  perubahan lingkungan strategis yang  cepat   dan  luas di berbagai  sektor,   maka   spesialisasidon  variasi  tuntutan  kebutuhan pun semakin meningkat   dalam   kegiatan dan  kehidupan  Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan   kesadaran  bernegara, kesemuanya  itu mengharuskan adanya perubahan  tentang  konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari  Keadilan  semakin dinamis dan  semakin kritis, sehingga  hal ini memicu adanya keharusan

 

LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2020

  • E-Court MARI
  • JDIH
  • E-Learning MARI
  • Informasi?
  • LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

Read More

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Read More
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

 

Aplikasi Pendukung

 

 

 

Statistik Perkara

Galeri Video Pengadilan Agama bengkalis

 

Silahkan Block Kalimat yang Ingin Di Ucapkan Created By: @Ismet, IT PA Bengkalis