Ketua ZI Pengadilan Agama Bengkalis Berikan Arahan Pada Rapat Monev ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 || (29/11/2023)
/ 0
Ketua ZI Pengadilan Agama Bengkalis Berikan Arahan Pada Rapat Monev ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Rabu, 15 November 2023, Ketua Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Bengkalis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., memimpin rapat monitoring dan evaluasi Zona Integritas sebagai langkah konkret menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rapat ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D, S.H.I, para Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Bengkalis.
Dalam sesi arahan, Ketua ZI, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip integritas dalam setiap aspek kerja di pengadilan. Ia menekankan perlunya sinergi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota pengadilan untuk mencapai standar WBK/WBBM yang tinggi. Arahan tersebut mencerminkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Bengkalis selaras dengan tujuan integritas yang diinginkan.
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D, S.H.I, dan seluruh peserta rapat secara aktif terlibat dalam diskusi mendalam mengenai capaian, kendala, dan langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil. Semangat kolaboratif yang terpancar dari rapat ini mencerminkan tekad untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan bersih dari praktik korupsi.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
