PENGADILAN AGAMA BENGKALIS MENGUCAPKAN

Selamat kepada 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐃𝐫. 𝐇. 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐒𝐲𝐚𝐫𝐢𝐟𝐮𝐝𝐝𝐢𝐧 𝐒𝐇., 𝐌𝐇. 𝐲𝐚𝐧𝐠 telah dilantik sebagai 𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐌𝐚𝐡𝐤𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐀𝐠𝐮𝐧𝐠 𝐑𝐈 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟐𝟎𝟐𝟓.

PANITERA

Posted in Profil Pegawai Pengadilan

Dilihat: 1005Posted in Profil Pegawai Pengadilan

Penilaian:

/ 0

DATA PRIBADI
Nama		:	Drs. H. Syafaruddin, M.H.
NIP		:	19620101 199203 1 005
Tempat,Tanggal Lahir		:	Bengkalis, 1 Januari 1962
Pangkat/Golongan		:	Pembina (IV/a)
Jabatan		:	Panitera Pada Pengadilan Agama Bengkalis
T.M.T Jabatan		:	31 Maret 2020
RIWAYAT PENDIDIKAN
SD	SD Negeri Kelebuk					1974
MTsN	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bengkalis					1979
MAN	Madrasah Aliyah Negeri Bengkalis					1981
S-1	Peradilan Agama, IAIN Susqa					1989
S-2	Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau (UIR)					2010
RIWAYAT PEKERJAAN
CPNS				Pengadilan Agama Bengkalis		1992
PNS				Pengadilan Agama Bengkalis		1993
Kepala Sub Bagian Kepegawaian				Pengadilan Agama Bengkalis		1995
Wakil Sekretaris				Pengadilan Agama Bengkalis		1996
Kepala Sub Bagian Umum				Pengadilan Agama Pekanbaru		2001
Sekretaris				Pengadilan Agama Bengkalis		2003
Panitera Pengganti				Pengadilan Agama Bengkalis		2004
Panitera Muda Gugatan				Pengadilan Agama Bengkalis		2010
Wakil Panitera				Pengadilan Agama Bengkalis		2012
Panitera				Pengadilan Agama Bengkalis		2020
RIWAYAT PENGHARGAAN
Satyalancana Karya Satya XX Tahun					Presiden RI	2013

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan
Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

E-Court MARI
JDIH
E-Learning MARI
Informasi?
LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.