/ 1
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP
HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS TAHUN 2019
|
NO.
|
NOMOR PUTUSAN
|
TANGGAL
|
PUTUSAN
|
| 1 | NIHIL | ||
| 2 | |||
| 3 |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP
HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS TAHUN 2018
|
NO.
|
NOMOR PUTUSAN
|
TANGGAL
|
PUTUSAN
|
| 1 | NIHIL | ||
| 2 | |||
| 3 |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP
HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKALIS TAHUN 2017
|
NO.
|
NOMOR PUTUSAN
|
TANGGAL
|
PUTUSAN
|
| 1 | NIHIL | ||
| 2 | |||
| 3 |
Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.
E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.
|| Selengkapnya ||
Read More
Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini.
|| Selengkapnya ||
Read More
LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
|| Selengkapnya ||
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|| Selengkapnya ||
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
|| Selengkapnya ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2018 Pengadilan Agama Bengkalis By Design. All rights reserved.
