Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis.   PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY IT PA Bengkalis

Ditulis oleh SLAMET FIRDAUS, S.Akun. Dilihat: 2188Posted in Layanan Masyarakat Kurang Mampu

Penilaian:  / 2
TerburukTerbaik 

Persyaratan Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Bengkalis

A. CERAI GUGAT / CERAI TALAK

·         Fotocopy KTP yang masih berlaku, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Kutipan/Duplikat Akta Nikah, dimeterai dan di cap pos.

·         Menyerahkan Asli Kutipan / Duplikat Akta Nikah.

·      Surat keterangan ghaib dari kepala desa setempat ( khusus untuk Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya ). dimeterai dan di cap pos.

B. DISPENSASI KAWIN

·         Fotocopy KTP Pemohon ( ayah atau ibu ), dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Akte Kelahiran Anak yang dimohonkan dispensasi dimeterai dan di cap pos.

·         Surat penolakan menikahkan dari KUA setempat atau fotokopinya dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy surat-surat persyaratan nikah ( N.1, N.2, N.3 dst ) dimeterai dan di cap pos.

C. WALI ADHAL

·         Fotocopy KTP Pemohon, dimeterai dan di cap pos.

·       Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon atau fotocopy Akte kelahiran Pemohon dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy surat-surat persyaratan nikah ( N.1, N.2, N.3 dst ) dimeterai dan di cap pos.

D. IJIN POLIGAMI

·         Fotocopy KTP Pemohon, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy KTP Termohon, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy KTP Calon Istri II, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Kutipan Akta Cerai Calon Istri II yang telah dilegalisir, dimeterai dan d cap pos ( apabila status janda ), atau Surat Keterangan Status gadis/perawan dari Kepala Desa setempat dimeterai dan di cap pos ( apabila Calon Istri II berstatus gadis/perawan ).

·         Surat Keterangan Harta Gono Gini ( harta bersama Pemohon dan Termohon ) atau kekayaan Pemohon dimeterai dan di cap pos.

·         Surat Keterangan Kepala Desa atau Bendahara Kantor mengenai penghasilan Pemohon atau fotokopinya dimeterai dan di cap pos.

·         Surat Pernyataan Sanggup membiayai kebutuhan istri-istri dan anak-anak dikemudian hari dengan tanda tangan  di atas meterai.

·         Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil kepada istri-istri dan anak-anak di kemudian hari dengan tanda tangan  di atas meterai.

·         Surat Pernyataan Rela Dimadu dari Pemohon dengan tanda tangan  di atas meterai.

E. ISTBAT NIKAH

·         Fotocopy KTP Pemohon, dimeterai dan di cap pos.

·         Surat Keterangan dari KUA setempat yang menyatakan register nikah telah rusak/hilang/tidak tercatat dalam register, dimeterai dan di cap pos.

F. ADOPSI ( PENGANGKATAN ANAK )

·         Fotocopy KTP Pemohon, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy KTP Orang tua kandung, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Kandung,  dimeterai dan di cap pos.

·         Surat pernyataan Kesanggupan Pemohon membiayai kebutuhan hidup calon anak angkat dengan tanda tangan di atas meterai.

·         Surat Penyerahan calon anak angkat dari orang tua ke Pemohon atau fotokopinya dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Akte Kelahiran Anak yang diadopsi dimeterai dan dicap pos.

G. HAK HADHANAH ( PENGUASAAN/PEMELIHARAAN ANAK )

·         Fotocopy KTP Penggugat, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Akte Kelahiran Anak, dimeterai dan di cap pos.

H. GONO GINI ( HARTA BERSAMA )

·         Fotocopy KTP Penggugat, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimeterai dan di cap pos.

I. PERMOHONAN PEMBAGIAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ( P3HP )

·         Fotocopy KTP Pemohon, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Surat Kematian Pewaris, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pewaris, dimeterai dan di cap pos.

·         Surat Keterangan Kepala Desa setempat mengenai silsilah keluarga / ahli waris, dimeterai dan di cap pos.

J. SENGKETA WARIS

·         Fotocopy KTP Penggugat, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Surat Kematian Pewaris, dimeterai dan di cap pos.

·         Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pewaris, dimeterai dan di cap pos.

·         Surat Keterangan Kepala Desa setempat mengenai silsilah keluarga / ahli waris. dimeterai dan di cap pos.

·         Bukti-bukti pendukung mengenai kepemilikan harta peninggalan, seperti fotocopy sertifikat, BPKB, dll, dimeterai dan di cap pos.

KETERANGAN :

Syarat  administrasi di atas dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam persidangan.

Meterai : Rp. 6000
  • E-Court MARI
  • JDIH
  • E-Learning MARI
  • Informasi?
  • LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

Read More

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Read More
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

 

Aplikasi Pendukung

 

 

 

Statistik Perkara

Galeri Video Pengadilan Agama bengkalis

 

Silahkan Block Kalimat yang Ingin Di Ucapkan Created By: @Ismet, IT PA Bengkalis