Pengadilan Agama Bengkalis Laksanakan Seleksi Ulang Tenaga Honor Tahun 2020 || (10/12/2020)
/ 0
Pengadilan Agama Bengkalis Laksanakan Seleksi Ulang Tenaga Honor Tahun 2020
Bengkalis | www.pa-bengkalis.go.id
Kamis (10/12/2020) Pengadilan Agama Bengkalis melaksanakan seleksi ulang pegawai honorer untuk TA 2021, ujian ini bertujuan untuk mengevaluasi ulang kinerja dan komitmen setiap tenaga honorer. Acara dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I yang bertempat di Ruang Rapat Umar bin Khattab Lt2 Kantor Pengadilan Agama Bengkalis pada pukul 09.00 WIB.
Pembukaan acara ini juga dilakukan secara online via Zoom Meeting dengan salah satu tenaga honorer yang tidak bisa mengikuti ujian di Kantor karena masih dalam masa pemulihan usai bersalin (Melahirkan). Selanjutnya, acara dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis dengan pemasangan nomor ujian secara simbolis kepada salah satu tenaga honorer yang mengikuti ujian.
Selanjutnya penyampaian kata sambutan dan amanat dari Ketua Panitia yaitu Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A (Waka) kemudian acara pembukaan diakhiri dengan pembacaan do’a. Agar selama pelaksanaan acara ini mendapat keberkahan dari Allah Swt.
Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan tes yang akan diberlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama dilaksanakan tes tertulis dan tes kemampuan komputer yang dibagi menjadi dua sesi untuk mempermudah pengawasan. Alhamdulillah terlaksana dengan tertib dan lancar. Selanjutnya, pada hari kedua (Jum’at) akan dilanjutkan dengan tes wawancara.
***Tim Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
