Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis.   PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY IT PA Bengkalis

Cetak

BRIEFING MORNING: EVALUASI IMPLEMENTASI 5S DAN 5R PADA PETUGAS PTSP OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA BENGKALIS|| (03/12/2020)

on . Posted in Berita PA Bengkalis

on . Dilihat: 140Posted in Berita PA Bengkalis

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

 

 

 

BRIEFING MORNING: EVALUASI IMPLEMENTASI 5S DAN 5R PADA PETUGAS PTSP OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Bengkalis| www.pa-bengkalis.go.id

Kamis. 03 Desember 2020, Drs. H. Syafaruddin., MH bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Dr. Hasan Nul Hakim., S.H.I., MA dan Sekretaris Azimul., SH., dan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis memberikan arahan kepada petugas PTSP mengenai evaluasi implementasi 5S dan 5R pada petugas PTSP di Pengadilan Agama Bengkalis.

Dalam amanatnya beliau menyampaikan bahwa implementasi 5S dan 5R dalam sistem pelayanan publik di Pengadilan Agama Bengkalis sudah sangat baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi agar tercapai kualitas Pelayanan Publik sesui dengan APM. Hal ini mengingat bahwa PTSP adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada para pihak yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Bengkalis, Beliau juga mengharapkan agar implementasi 5S dan 5R dapat terus ditingkatkan. Briefing ditutup dengan pembacaan doa dan menyerukan yel-yel Pengadilan Agama Bengkalis.

***Tim Redaksi PA Bengkalis***

 

 

 

Seputar PA Bengkalis

Nilai SKM & IPK Pengadilan Agama Bengkalis

 
 

Statistik Perkara

Aplikasi Pendukung

 

 

 

Galeri Video Pengadilan Agama bengkalis

 

Galery PA Bengkalis

Ucapan dan Peringatan

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

 

  • E-Court MARI
  • JDIH
  • E-Learning MARI
  • Informasi?
  • LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

Read More

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Read More
Silahkan Block Kalimat yang Ingin Di Ucapkan Created By: @Ismet, IT PA Bengkalis