Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti-upacara-Peringatan Hari Bhayangkara ke-76 Tahun 2022 || (05/07/2022)
/ 0
Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Ikuti Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-76 Tahun 2022
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Selasa, (05/07/2022) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Dr, Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A ikuti upacara Peringatan Hari Bayangkara ke-76 yang diadakan di halaman Polres Bengkalis yang diselenggarakan secara virtual yang dihadiri Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Sentoso, MP dan Forkopimda Kabupaten Bengkalis dan Pejabat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Jajaran Polres Bengkalis.
Acara Puncak HUT ke-76 Bhayangkara digelar di Akpol Semarang yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo di lapangan Akpol Semarang. Adapun jumlah pasukan yang dilibatkan pada HUT tetsebut berjumlah 1.996 personel dari unsur Polri, TNI dan komponen masyarakat. Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya bahwa tema HUT Bhayangkara tahun ini adalah "Polri Yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural Untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh-Tangguh-Indonesia Tumbuh".
Sejumlah aksi akan disuguhkan dalam acara tersebut antara lain atraksi tari kolosal yang dipadukan dengan penerjunan bebas oleh personel TNI dan Polri, fly pass helikopter dan penampilan marching band Pelopor Cendrawasih dari Taruna Akademi Kepolisian. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Festival Hari Bhayangkara Ke-76 dengan menggelar Expo Alat Material Khusus (Almatsus) Polri, Pasar Rakyat, lomba mural dan lomba musik musisi jalanan. Wakil bupati Bengkalis Bagus Santoso berharap, dengan kegiatan HUT Bhayangkara ke-76 ini, sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Forkopimda semakin maksimal.
***TIM Redaksi PA Bengkalis***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
