Dengan Inovasi Mobile Pantatis, PA Bengkalis Laksanakan Dengan Setulus Hati || (23/06/2022)
/ 0
Dengan Inovasi Mobile Pantatis,PA Bengkalis Laksanakan Dengan Setulus Hati
Kamis (23/06/2022) Pengadilan Agama Bengkalis menggelar sidang keliling di minggu ketiga bulan Juni yang berlokasi dikantor camat mandau kabupaten Bengkalis, pada pukul 08.00 sampai dengan selesai. Agenda sidang keliling kali ini di pimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I sekaligus sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, Sanuwar, S.H.I, dan Mufti Arifuddin, S.Sy., beserta Panitera Pengganti, Zamzam Lubis, S.H., M.H., dan dibantu oleh 2 orang Petugas Mobile Pantastis yaitu Slamet Firdaus, S.Akun dan Bahari.
Dengan hati yang tulus petugas Mobile Pantastis (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Bengkalis kembali di laksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke tempat Mobile Pantastis Pengadilan Agama Bengkalis. Tampak antusias dari masyarakat pencari keadilan yang hadir di kantor camat Mandau. Mobile pantastis menggunakan sistem antrian, sehingga menjadi tertib dan menghindari kerumunan. Diharapkan kegiatan ini dapat terus berlangsung dan terus memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Mudh2an kehadiran Mobile Pantastis ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan serta kecamatan pinggir.
***Tim Redaksi PA Bengkalis****
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
