Sukseskan Mobile Court dan Mobile Pantastis!Pengadilan Agama Bengkalis Jalin Kerjasama Melalui Penandatanganan MoU dengan Camat Mandau || (20/05/2022)
/ 0
Sukseskan Mobile Court dan Mobile Pantastis!Pengadilan Agama Bengkalis Jalin Kerjasama Melalui Penandatanganan MoU dengan Camat Mandau
Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Jumat (20/04/2022) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Mobile Court, dan Mobile Pantastis Pengadilan Agama Bengkalis menjalin dengan kerjasama dan berkoordinasi dengan Camat Mandau dengan melakukan penadatangan MoU (Memorandum of understanding) pada Kamis, 19 Mei 2022 di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis.
Dalam rangka menunjang kualitas pelayanan pada Mobile Court (Sidang Keliling) dan Mobile Pantastis sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, Pengadilan Agama Bengkalis menjalin kerjsama melalui penandatangan MoU dengan Camat Mandau. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu .pemakaian fasilitas Gedung Kantor Kecamatan Mandau untuk Mobile Court (sidang keliling) Pengadilan Agama Bengkalis.
Rombongan Pengadilan Agama Bengkalis mendapat sambutan yang begitu hangat dan dukungan penuh dari Camat Mandau atas kerjasama yang telah dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ucapan terimakasih juga di sampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, atas kesediaan Camat Mandau untuk menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkalis dan memberikan pemakaian Gedung Kantor Camat Mandau untuk kegiatan Mobile Court (sidang keliling) dan Mobile Pantastis.
Dengan adanya kerasama ini menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan terpenuhinya fasilitas dalam mendukung kegiatan Mobile Court dan Mobile Pantastis yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi petugas dan masyarakat pencari keadilan.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
