Tinjau Evaluasi Implementasi Surveillance APM, Pengadilan Agama Bengkalis Laksanakan Monev Rutin || (24/11/2021)
/ 0
Tinjau Evaluasi Implementasi Surveillance APM, Pengadilan Agama Bengkalis Laksanakan Monev Rutin
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Rabu (24/11/2021) Bertempat di Ruang Aula Lantai 2 Pengadilan Agama Bengkalis pada pukul 10.10 WIB sampai dengan selesai, Pengadilan Agama Bengkalis laksanakan monev yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., didampingi oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, Sanuwar, S.H.I., dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis dalam rangka meninjau atau memonitoring Evaluasi Implementasi Surveillance APM yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Bengkalis.
Dalam monev kali ini, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I., menghimbau seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis untuk menyelesaikan dan melengkapi segala hal yang berkaitan dengan Evaluasi Implementasi Surveillance APM yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Bengkalis beberapa waktu lalu. Beliau juga memeriksa satu per satu terkait perkembangan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis, dan mengingatkan kembali untuk terus memaksimalkan pelaksanaan tupoksi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja.
Monev kali ini ditutup dengan menyanyikan yel-yel Pengadilan Agama Bengkalis demi meningkatkan semangat seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
