KUNJUNGAN SILAHTURAHMI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS KE PENGADILAN AGAMA BENGKALIS | (01/03/2021)
/ 0
KUNJUNGAN SILAHTURAHMI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS KE PENGADILAN AGAMA BENGKALIS
PA Bengkalis||www.pa-bengkalis.go.id
Senin (01/03/2020) Pengadilan Agama Bengkalis mendapat kunjungan dari Bupati, Kasmarni, Sos, MMP., dan Wakil Bupati Bengkalis, H. Bagus Santoso, M.Si., yang baru dilantik beberapa hari lalu, beserta rombongan. Kunjungan ini dalam rangka bersilaturahmi ke forkopimda dan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kunjungan ke Pengadilan Agama Bengkalis ini dilakukan sekitar pukul 11:30 WIB, yang sebelumnya beliau melakukan kunjungan ke Polres Bengkalis.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I., dan seluruh jajaran Pengadilan Agama Bengkalis. Bupati Bengkalis Sempat diajak berkeliling melihat beberapa ruangan dan melihat pelayanan PTSP Pengadilan Agama Bengkalis, kemudian Bupati Bengkalis beserta rombongan diajak ke ruang Ketua untuk bercengkrama.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis mengajak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berkoordinasi dan bersinergi bersama dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis, seperti pelayanan Sidang Keliling dan pelayanan PTSP/ service counter yang dimana telah dilaksanakan di 2 kecamatan Mandau dan Rupat pada tahun ini.
Selain itu pada kunjungan silaturahmi tersebut, Sekretaris Pengadilan Agama Bengkalis, Azimul, S.H., menyempatkan diri untuk menyampaikan agar mengabulkan permintaan realisasi hibah tanah kantor yang dipakai oleh Pengadilan Agama Bengkalis dan tanah mess Pengadilan Agama Bengkalis, yang surat permohonannya telah disampaikan ditahun 2020 lalu. Bupati Bengkalis menyambut baik atas permintaan tersebut dan beliau meminta diingatkan apabila lupa dan akan menyelesaikan perihal hibah tersebut ditahun 2021 ini.
*(Tim Redaksi PA)*
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
