Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis.   PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY IT PA Bengkalis

Cetak

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Ditulis oleh SLAMET FIRDAUS, S.Akun. Posted in Layanan Publik

Penilaian:  / 0

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS KELAS II A

 

Pelayanan  publik   merupakan  suatu  tindakan   pemberian   barang   atau   jasa kepada     Pencari    Keadilan  oleh  pemerintah, dalam rangka  tanggung jawabnya  kepada   publik  yang  diberikan   secara  langsung  dan  dirasakan  oleh Pencari  Keadilan.   Pelayanan    publik   harus  diberikan  kepada  Pencari Keadilan karena  adanya   kepentingan    publik   (public   interest).  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah, karena   pemerintahlah  yang  memiliki   tanggung   jawab    untuk memenuhinya.

Dalam   memberikan  pelayanannya,   pemerintah  dituntut  untuk memberikan   sebuah pelayanan prima kepada  publik,    sehingga tercapai  suatu kepuasan. Pelayanan  prima  merupakan suatu  layanan yang   diberikan kepada  publik  yang   mampu  memuaskan pihak  yang dilayani,  hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam   Undang-  Undang Nomor   :   25  Tahun   2009  Tentang  Pelayanan  Publik  dan   Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara   Republik Indonesia Nomor  : 63/KEP/M.PAN/7/2003   tentang    Pedoman   Umum    Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan  perubahan lingkungan strategis yang  cepat   dan  luas di berbagai  sektor,   maka   spesialisasidon  variasi  tuntutan  kebutuhan pun semakin meningkat   dalam   kegiatan dan  kehidupan  Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan   kesadaran  bernegara, kesemuanya  itu mengharuskan adanya perubahan  tentang  konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari  Keadilan  semakin dinamis dan  semakin kritis, sehingga  hal ini memicu adanya keharusan

 

LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2020

Cetak

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Ditulis oleh SLAMET FIRDAUS, S.Akun. Posted in Layanan Publik

Penilaian:  / 0

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS KELAS II A

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka  meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan. 

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani...

 

LAPORAN HASIL SURVEY PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2020

 

Penilaian:  / 1
REFORMASI BIROKRASI
 
No
Judul
Link
1
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
2
Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI  2015-2019
 3
SK Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Bengkalis
Download
 4
Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Bengkalis
Download

 

 

 

.

Penilaian:  / 1

Tata Tertib di Pengadilan

Tata tertib Pengunjung di Pengadilan serta tata tertib menghadiri persidangan yang terbuka untuk umum.

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

TATA TERTIB PENGUNJUNG DI PENGADILAN

  1. Mengenakan pakaian yang sopan.
  2. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang.
  3. Dilarang merokok di area gedung Pengadilan
  4. Duduk rapi dan sopan di bangku yang telah disediakan.
  5. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
  6. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan.
  7. Membuang sampah pada tempatnya.
  8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
  9. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
  10. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.

TATA TERTIB MENGHADIRI PERSIDANGAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM

  1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
  2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
  3. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
  4. Memanggil seorang hakim dengan sebutan Yang Mulia dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan Penasihat Hukuman
  5. Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir agar berdiri untuk menghormat;
  6. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang;
  7. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau sejenisnya atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang;
  8. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan;
  9. Dalam ruang sidang siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang telah disediakan khusus untuk itu atau pada petugas Pengadilan;
  10. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat;
  11. Tanpa surat perintah petugas keamanan Pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang diruang persidangan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan jalannya persidangan;
  12. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman gambar ( TV ) harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang;
  13. Siapapun disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut bersifat suatu tidak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya;
  • E-Court MARI
  • JDIH
  • E-Learning MARI
  • Informasi?
  • LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

Read More

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Read More
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

 

Aplikasi Pendukung

 

 

 

Statistik Perkara

Galeri Video Pengadilan Agama bengkalis

 

Silahkan Block Kalimat yang Ingin Di Ucapkan Created By: @Ismet, IT PA Bengkalis