Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis.   PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY IT PA Bengkalis

Selamat Datang

Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Selamat Datang

Mudahnya Menelusuri Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
  Mudahnya Menelusuri Perkara

Direktori Putusan

Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Bengkalis.
Direktori Putusan

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat.
STOP GRATIFIKASI

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

 

gallery

 

gallery

 

gallery

 

gallery

 

gallery

 

gallery

Kesalahan
  • JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 95948

Pilkada Depok rencananya dengan digelar tahun 2020 mendatang. Sudah ada banyak spekulasi yang memintas mengenai pasangan calon Walikota Depok yang akan diusung oleh masing-masing partai yang ada. Tentunya banyak yang ingin menjawat menjadi manusia nomor 1 di Depok tersebut.

 

Atas pantauan provisional, dari golongan Gerindra Pradi Supriatna yang merupakan petahana wakil wali kota Depok masih tampil menjajaki koneksi lintas partai. Beliau belum menentukan siapakah calon partner yang sedianya akan diajak maju ke Pilkada nanti.

 

calon walikota depok untuk partai PKS disebut sudah biasa memiliki 5 nama pengikut atau unggulan calon Walikota Depok yang akan diusung pada tahun 2020 nanti. 5 pamor tersebut tutup disaring serta digodok secara khusus untuk bisa menggandeng tugas khusus dari pihak yang mengetengahkan mereka. Terbukti dari 8 nama bakal sebelumnya, masa ini tinggal 5 nama yang bersaing ketat untuk menentang Pilkada Depok.

 

Adapun urusan dari pasangan calon masing-masing partai adalah untuk bersosialisasi dengan rumpun Depok khususnya. Sosialisasi itu memiliki tujuan untuk menumbuhkan elektabilitas bersama popularitas masing-masing bakal kandidat. Tentunya itu berharap bertambah dikenal oleh sebab itu semakin banyak rumpun yang dengan mempercayakan kepada mereka untuk memimpin kota Depok.

 

Sehabis dilakukan sosialisasi barulah lalu kemudian diserahkan di masyarakat / publik berdasar pada umum. Bagaimana pendapat mereka tentang profil, visi serta misi yang dimiliki per pasangan bakal menjadi sidik publik untuk menilai. Tentunya untuk meraih simpati bangsa setiap sematan calon pula membutuhkan prosedur khusus.

 

Diantaranya adalah untuk melakukan survey. Survey umumnya dilakukan untuk mengetahui siapakah pasangan bakal yang mengelokkan dipercayai per masyarakat di kota Depok. Apa yang membuat atau menjadikan rumpun lebih menerima pasangan kader tersebut dan lain sebagainya. Hasilnya sanggup dijadikan literatur untuk sebagai langkah substansial calon setelan lainnya.

 

Lantas setiap calon juga harus membuat tim sukses untuk membantu menyukseskan setiap program kampanye yang dilakukannya. Setiap pasangan bakal juga kudu memiliki pidato yang baik dengan organisasi politik lainnya mudah-mudahan supaya semata kegiatan tersekat Pilkada dapat berjalan beserta baik serta lancar. Demikian sekilas informasi tentang Pilkada dan kader Walikota Depok. Website URL:
  • E-Court MARI
  • JDIH
  • E-Learning MARI
  • Informasi?
  • LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

Read More

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Read More
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

 

Aplikasi Pendukung

Statistik Perkara

Peta Lokasi Kantor Pengadilan Agama

Silahkan Block Kalimat yang Ingin Di Ucapkan Created By: @Ismet, IT PA Bengkalis