• Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya

  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusur SIPP

  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Bengkalis.

    Selanjutnya

  • STOP GRATIFIKASI

    Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat.

    Selanjutnya

  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi

  • Anti Gratifikasi

    Dihimbau untuk para pencari keadilan, agar berperkara melalui prosedur karena semua pelayanan kami sajikan gratis dan mudah.

    Selanjutnya

Sosialisasi PERMA No.14 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bengkalis || (24/10/2018)

Ditulis oleh Ilham Maulana, SE || Publish@SLAMET FIRDAUS, S.Akun on .

Ditulis oleh Ilham Maulana, SE || Publish@SLAMET FIRDAUS, S.Akun on . Dilihat: 19

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

Bengkalis||www.pa-bengkalis.go.id

Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Rabu (24/10/2018) telah melaksanakan Sosialisasi PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Acara ini dihadiri Ketua Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pemateri, Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Bengkalis beserta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis. Bertempat di Aula Pengadilan Agama Bengkalis, acara sosialiasi ini di mulai pada pukul 08.30 WIB.


Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Khoiriyah Roihan selaku Pemateri pada acara sosialisasi ini menjelaskan materi yang beliau dapatkan pada Sosialisasi PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober di Hotel Alfa Pekanbaru. Dalam penyampaiannya KPA Bengkalis menjelaskan sejarah lahirnya PERMA No. 14 Tahun 2016 yaitu diawali dengan terbitnya SK KMA No. 151/KMA/SK/VIII/2010 tentang Penunjukan Tim Penyusun Hukum Acara Ekonomi Syariah, sebagai Ketua Pokja Prof. Dr. Abdul Manan, SH., S.I.P., M.Hum. Kemudian pada Tahun 2016 Pokja tersebut disempurnakan dengan SK KMA No. 166/KMA/SK/IX/2016 tanggal 30 September 2016, dan saat itu beliau sendiri yang bertindak sebagai Ketua Pokja. Barulah pada tanggal 26 Desember 2016 dicantumkan dalam Berita Negara RI Nomor 2059 Tahun 2016.

Lebih lanjut KPA Bengkalis menyampaikan tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah, beliau menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui 2 mekanisme yaitu mekanisme Litigasi dan Non Litigasi. Adapun melalui mekanisme litigasi dapat dilakukan secara sederhana sesuai PERMA No.14 Tahun 2016 jo. PERMA No.2 Tahun 2015 dan secara biasa sesuai pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, PERMA No.14 Tahun 2016. KPA Bengkalis juga menjelaskan tentang Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia.

Setelah materi disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, seluruh peserta Sosialisasi diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi PERMA No.14 Tahun 2016 yang baru saja disampaikan. Peserta Sosialisasi sangat antusias dan melayangkan berbagai pertanyaan pada sesi tanya jawab ini dan lansung dijawab secara terperinci oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkalis. Jelang istirahat siang acara Sosialisasi PERMA No. 14 Tahun 2016 selesai dan ditutup dengan Hamdalah.

 

***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***

 

  • E-Court MARI
  • JDIH
  • E-Learning MARI
  • Informasi?
  • LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

Read More

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Read More
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

 

Aplikasi Pendukung

Statistik Perkara

Peta Lokasi Kantor Pengadilan Agama

Galerry PA Bengkalis

 

gallery