Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis.   PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY IT PA Bengkalis

Selamat Datang

Di Website Resmi Pengadilan Agama Bengkalis. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Selamat Datang

Mudahnya Menelusuri Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
  Mudahnya Menelusuri Perkara

Direktori Putusan

Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Bengkalis.
Direktori Putusan

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat.
STOP GRATIFIKASI

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

 

gallery

 

gallery

 

gallery

 

gallery

 

gallery

 

gallery

Cetak

Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Adakan Rapat Untuk Membahas Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung || (23/03/2020)

Ditulis oleh Indra Sugiarto, A.Md.Kom on . Posted in Berita PA Bengkalis

Ditulis oleh Indra Sugiarto, A.Md.Kom on . Dilihat: 89Posted in Berita PA Bengkalis

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

 

Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Adakan Rapat Untuk Membahas Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung

 

Bengkalis|| www.pa-bengkalis.go.id

Untuk menyikapi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Maka Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Khoiriyah Roihan, S.Ag. M.H bertindak cepat dengan mengadakan rapat bersama seluruh pegawai dan tenaga kontrak yang ada di Pengadilan Agama Bengkalis, pada Senin 23 Maret 2020 bertempat di Ruang Aula Lt.2 Gedung Pengadilan Agama Bengkalis. Dalam rapat ini selaku moderator Kasubbag Kepegawaian dan Ortala yaitu Yusuf, S.Ag, M.H membuka rapat dengan bacaan basmalah. Turut hadir juga Wakil Ketua Rika Hidayati, S.Ag, M.H.I.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Khoiriyah Roihan, S.Ag, M.H bahwa kondisi Indonesia sudah dalam zona waspada terutama di daerah Ibukota Negara terkait dengan penyebaran Pandemi COVID-19 yang sangat cepat. Tak terlepas dari ancaman infeksi Covid-19 karena mengingat bahawa posisi Kabupaten Bengkalis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Berdasarkan rapat yang berlangsung kurang lebih 45 menit yang membahas tentang Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung ini. Setelah berembuk dan mempertimbangan satu serta lain hal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

  1. Hakim dan Aparatur peradilan dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah kecuali yangmendapatkan giliran piket, tetap harus menghadiri persidangan.
  2. Layanan pembayaran, layanan Pengambilan Produk Pengadilan (Akta Cerai) dan Layanan permohonan informasi dibatasi hanya sampai jam 13.00 WIB. Dengan petugas piket yang sudah ditentukan.
  3. Hakim dan Aparatur Peradilan yang jarak tempuhnya jauh dari kantor, dapat bekerja dari rumah karena lebih berpotensi untuk terpapar virus COVID-19. Dengan catatan, bila dalam kondisi mendesak wajib dapat hadir di Kantor Pengadilan Agama Bengkalis.
  4. Pemberhentian penggunaan Fingerprint Attendance Machine dan digantikan dengan absensi masuk / pulang secara manual.
  5. Penyedian Hand Sanitizer dan Masker yang wajib digunakan oleh para pihak sebelum memasuk kantor dan maupun ruang sidang dengan tetap menjaga jarak aman.
  6. Hakim dan Aparatur Peradilan yang mendapat giliran bekerja dirumah, tidak boleh keluar dari tempat tinggalnya, apalagi keluar kota atau liburan kecuali dalam keadaan mendesak dan wajib melaporkan kepada atasan langsung.
  7. Bila ada rapat atau pertemuan penting yang harus dihadiri, Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah dapat mengikuti rapat dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal selama masa pencegahan COVID-19 di lakukan sampai 05 April 2020 sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

Semua hal teknis yang berlaku selama pelaksanaan hasil rapat ini sesuai dengan kondisi dan arahan dari pimpinan yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai keadaan.

Ketua Pengadilan Agama Bengkalis melanjutkan bahwa ini bukan libur tapi pengalihan dari yang sebelumnya bekerja dikantor sekarang bekerja di rumah, tetap ingat dengan tanggung jawab dan tugas yang diberikan.

Akhir rapat, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rika Hidayati, S.Ag, M.H.I mengingatkan bahwa tanggal 27 Maret 2020 merupakan batas akhir pengiriman dokumen Zona Integeritas, jadi jangan sampai lupa unutk melengkapi dokumen yang kurang. Acara ditutup dengan bacaan hamdalah oleh moderator.

Harapan keluarga besar Pengadilan Agama Bengkalis agar semua terlindung dari infeksi dan wabahnya segera berakhir.

***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***

 

 

  • E-Court MARI
  • JDIH
  • E-Learning MARI
  • Informasi?
  • LPSE

E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

Read More

E-Learning Mahkamah Agung RI

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi?

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkalis terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya ||

Read More

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Read More
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||

 

Aplikasi Pendukung

Statistik Perkara

Peta Lokasi Kantor Pengadilan Agama

Silahkan Block Kalimat yang Ingin Di Ucapkan Created By: @Ismet, IT PA Bengkalis